BLTS Rp30 Triliun Mulai Cair, Gus Ipul Minta Pemda Aktif Verifikasi Data
Hasanah.id – Pemerintah mulai menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai lebih dari Rp30 triliun kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, agar bantuan ini tepat sasaran, diperlukan kerja sama aktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengecekan data penerima di lapangan. Ia menegaskan, data penerima bantuan bersifat dinamis dan perlu diverifikasi secara langsung.
“Kita tinggal mulai untuk menyalurkan, kita perlu koordinasi dimana kita tentu berharap bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang Insya Allah mulai hari ini juga bisa dilihat lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin (SIKS-NG),” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/10/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan melibatkan pendamping sosial dan pilar masyarakat untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan. Mereka juga diharapkan aktif melaporkan hambatan yang terjadi selama proses distribusi bantuan.
“Didampingi supaya pemanfaatannya sesuai peruntukkannya. Mereka juga diharapkan nanti melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayahnya. Intinya bahwa proses salur ini kita manfaatkan sekaligus untuk groundcheck, sehingga kita bisa mengetahui kondisi objektif dari para penerima manfaat itu. Kita harapkan Bapak-Ibu sekalian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” tegasnya.
Menurutnya, BLTS disalurkan kepada keluarga dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuan utamanya adalah memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terdampak inflasi.
Ia juga menyampaikan bahwa penerima BLTS terdiri dari dua kelompok besar, yakni lebih dari 20,8 juta KPM reguler penerima bantuan sosial dan sekitar 14 juta KPM baru yang sebelumnya belum terdaftar dalam program bantuan reguler. Penyaluran dilakukan pada triwulan IV melalui dua mekanisme: KPM reguler melalui Himbara, sedangkan KPM baru disalurkan lewat PT Pos Indonesia karena belum memiliki rekening bank.
“Ini yang baru karena belum memiliki rekening,” jelasnya.
Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, yang disalurkan sekaligus dengan total Rp900 ribu. Sementara itu, KPM reguler menerima total Rp1,5 juta selama periode yang sama.
“KPM baru menerima Rp900 ribu yang memerlukan verifikasi, dan data ini akan kita sampaikan ke Pemda, Pemerintah Kota. Kita ingin waktunya 5 hari ke depan,” tambahnya.
Gus Ipul menargetkan proses verifikasi data selesai dalam waktu lima hari agar penyaluran dapat segera dilakukan sesuai arahan Presiden.
“Kita berpacu dengan waktu dan data yang sudah diverifikasi itu akan kita langsung teruskan ke PT Pos Indonesia, untuk bisa langsung segera disalurkan. Karena arahan Bapak Presiden, ini agar bisa segera disalurkan,” katanya.
Adapun penyaluran kepada KPM reguler melalui Himbara telah dimulai sejak Senin (20/10/2025) dan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia.
