HASANAH.ID, NASIONAL – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menanggapi kritik dari pemerintah Amerika Serikat yang menilai kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti QRIS membatasi ruang gerak perusahaan asing. Menurut Destry, Indonesia selalu terbuka untuk bekerja sama dengan negara manapun dalam pengembangan sistem pembayaran, termasuk fast payment, selama negara tersebut memiliki kesiapan.
“Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa tidak?” ujar Destry saat ditemui dalam acara Perempuan Berdaya dan Cerdas Finansial di Jakarta, Senin, (21/4/2025).
Destry menekankan bahwa sistem pembayaran seperti QRIS tidak membeda-bedakan negara mitra. Ia menyebutkan, hingga kini, QRIS tetap dikembangkan melalui kerja sama lintas negara.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti masukan dari Amerika Serikat dengan berkoordinasi bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan BI, terutama terkait dengan sistem pembayaran yang menjadi perhatian pihak Amerika,” jelas Airlangga dalam konferensi pers pada Sabtu, 19 April 2025.
