Banten Bingung Tangani Bencana Pabrik Kimia karena Krakatau
Hanya saja, kondisi yang dihadapi Pemprov Banten dan pelaku industri kimia di sana tidak semudah itu. Babar menjelaskan bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau belum masuk dalam skenario penanganan bencana di Kota Cilegon. Padahal di saat bersamaan, mereka juga belum menemui jalan keluar untuk menyelesaikan SOP antarzona.
Perkara SOP antarzona ini, Babar menyebut masih ada kebingungan dari pemangku kepentingan untuk berperan sebagai koordinator penanganan bencana. Pemprov mengakui masih memerlukan peran pemerintah pusat menyusul potensi bahaya yang begitu besar dalam bencana yang melibatkan kimia.
“Kalau pandangan kami dan kawan-kawan industri harus pemerintah pusat karena kalau industri Kota Cilegon kontribusinya besar ke nasional,” imbuh Babar.
Babar merasa perangkat daerah atau provinsi tak akan mampu menanggulangi potensi bencana kimiawi. Ia mengakui potensi bahaya bencana kimia sangat destruktif dan memakan waktu lama jika tak diantisipasi dengan baik.
Menurut Babar, setidaknya Banten butuh bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merumuskan SOP antarzona di Cilegon.
