Ironi Kelam di Kampus Perjuangan: 16 Mahasiswa FHUI Terduga Pelaku Pelecehan Seksual, Hukum Seolah Mati di Rumahnya Sendiri

Depok,Hasanah.id – Jagat pendidikan tinggi Indonesia dikejutkan dengan kabar yang memilukan sekaligus ironis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), institusi yang selama puluhan tahun menjadi kawah candradimuka bagi para penegak keadilan, kini terseret dalam skandal moral yang memprihatinkan. Sebanyak 16 mahasiswa FHUI diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual, sebuah pelanggaran berat yang justru terjadi di “rumah” tempat hukum dipelajari, didiskusikan, dan diagungkan setiap harinya.

Tragedi Moral di Tengah Kurikulum Hukum

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa FHUI ini bukan sekadar masalah disiplin internal, melainkan sebuah ironi eksistensial bagi dunia akademik. Bagaimana mungkin calon-calon praktisi hukum yang setiap hari mengkaji pasal-pasal hak asasi manusia dan etika profesi, justru diduga menjadi pelaku kekerasan seksual? Fenomena ini memicu kemarahan luas dari civitas akademika, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHUI yang kini secara konsisten mengawal tuntutan keadilan bagi para penyintas.

Dalam setiap forum mahasiswa, narasi bahwa kasus kekerasan seksual di FHUI adalah tamparan keras bagi integritas institusi terus didengungkan. BEM FHUI menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan ruang bagi para predator seksual di lingkungan kampus. Mereka menuntut agar pihak universitas segera bertindak transparan dan tidak menutupi kasus ini dengan alasan menjaga nama baik lembaga. Bagi mahasiswa, martabat kampus tidak ditentukan oleh reputasi, melainkan oleh keberanian dalam menegakkan keadilan bagi korban.

Sanksi Drop Out: Harga Mati bagi Predator

Gelombang desakan agar 16 mahasiswa terduga pelaku pelecehan seksual segera dikeluarkan atau dijatuhi sanksi Drop Out (DO) terus menguat. Mahasiswa menilai bahwa sanksi administratif yang ringan tidak akan memberikan efek jera, apalagi rasa keadilan bagi korban yang trauma. Dalam perspektif hukum, sanksi tegas adalah perwujudan dari perlindungan terhadap hak korban. Oleh karena itu, BEM FHUI menekan pihak rektorat untuk segera memproses kasus ini dengan standar hukum yang paling ketat.

Tekanan publik terhadap Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UI pun semakin memuncak. Masyarakat luas kini memantau bagaimana penanganan kasus pelecehan seksual di FHUI berjalan. Apakah institusi ini akan mampu menunjukkan taringnya terhadap oknum di internal sendiri, atau justru memilih jalan kompromi yang melukai rasa keadilan? Kasus ini kini menjadi ujian nyata bagi komitmen Universitas Indonesia dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan.

Dampak Trauma dan Relasi Kuasa yang Rumit

Di balik angka 16 mahasiswa tersebut, terdapat penyintas yang menanggung luka psikologis mendalam. Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sering kali memiliki pola relasi kuasa yang kompleks, di mana pelaku sering kali merasa memiliki posisi tawar lebih tinggi atau rasa kebal terhadap sanksi. Keberanian para korban untuk melapor adalah langkah awal yang sangat berani, dan hal inilah yang harus dilindungi. Kampus berkewajiban memberikan pendampingan psikologis dan hukum tanpa membebankan beban pembuktian yang tidak adil kepada korban.

Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa kecerdasan intelektual dan penguasaan teori hukum tidak otomatis menjamin moralitas seseorang. Ada lubang besar dalam sistem pendidikan karakter di tingkat perguruan tinggi yang harus segera ditambal. Kampus harus kembali pada fungsinya sebagai ruang aman (safe space) bagi setiap mahasiswa untuk menimba ilmu tanpa rasa takut akan pelecehan seksual di FHUI atau intimidasi dalam bentuk apa pun.

Harapan untuk Masa Depan Kampus yang Aman

Masyarakat Indonesia kini menanti langkah konkret dari pihak rektorat dalam menuntaskan skandal 16 mahasiswa FHUI terduga pelaku pelecehan seksual. Jika kasus ini berakhir dengan sanksi yang tidak proporsional, maka kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pendidikan hukum di Indonesia akan luntur. Keadilan harus tetap ditegakkan, meski pelakunya adalah orang-orang yang memahami celah-celah hukum.

Pada akhirnya, kejadian ini diharapkan menjadi titik balik bagi FHUI dan seluruh institusi pendidikan di Indonesia untuk mereformasi sistem penanganan kekerasan seksual. Kita berharap, setelah badai ini berlalu, kampus benar-benar kembali menjadi tempat di mana hukum dijunjung tinggi, bukan justru menjadi tempat hukum mati di tangan mereka yang seharusnya menjaganya.

Ikuti Kami Di: