“Kami ingin mengetahui apakah bantuan dari bkkbn dari kabupaten kota tentang kerluarga berencana ini yang sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ditemukannya kurang penyerapan di kabupaten kota di provinsi Jawa Barat,” tambah Harris.
Harris, berharap kedepannya BKKBN bersama Pemerintah Daerah bisa selalu berkomunikasi serta bekerjasama terutama dalam upaya menekan angka stunting, pernimahan di usia dini serta kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kebahagiaan serta kesehatan ibu dan anak.
“Hal lain tentunya kami ingin ada sinkronisasi kerjasama antara BKKBN pusat , Pemerintah Provinsi , serta Komisi V DPRD Jawa Barat, tentunya yang paling urgent di Provinsi Jawa Barat ialah menekan angka stunting, serta menekan angka pernikahan di usia dini, serta kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.
