Dalam aplikasi Si Bang Jaka ini, ungkap Ahmad juga akan muncul catatan sekundernya para abdi, yang bisa didapatkan dari masukan para jurnalis, masyarakat atau dari mana pun tentang pegawai tersebut, baik positif maupun negatif.
Menurut Ahmad, keberadaan Si Bang Jaka ini juga sekaligus menjawab tantangan dari program prioritas Presiden RI Joko Widodo yang berkomitmen akan meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan birokrasi yang selama ini dianggap masih kurang oleh Bank Dunia
“Misalkan untuk kepengurusan surat ijin, di Thailand cukup hanya 3 hari, di kita bisa ada yang sampai 3 bulan. Berarti itu birokrasinya harus ada yang dibenerin, termasuk juga di Cimahi,” terangnya. Meski nantinya program Si Bank Jaka sudah berjalan, lanjut Ahmad, program open bidding atau seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) jelas tidak akan dihilangkan. Sebab itu sudah ada aturannya.
“JPT itu kan oleh KASN (Komisi ASN), prosesi seleksinya sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 11 tahun 2017 tentang managemen PNS. Si Bang Jaka itu menyiapkan bahan bakunya untuk peserta seleksi open bidding,” pungkasnya.