HASANAH.ID, NASIONAL – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui efisiensi anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga negara untuk tahun 2025. Kebijakan ini telah dibahas bersama komisi terkait di DPR RI, dengan pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran belanja modal dan belanja barang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). “Belanja gaji tidak dilakukan efisiensi, tetapi belanja barang dan belanja modal diteliti secara mendalam untuk efisiensi. Ini mencakup perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, kajian, serta acara seremonial,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Jumat (14/2/2025).
Beberapa kementerian mengalami pemangkasan anggaran dalam jumlah besar. Berikut daftar kementerian dengan efisiensi anggaran tertinggi:
1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan Rp81,38 triliun atau 73,34% dari pagu tahun ini yang sebesar Rp110,95 triliun.
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memangkas Rp3,66 triliun atau 69,4% dari pagu Rp5,27 triliun di APBN 2025.
3. Kementerian Perhubungan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp17,87 triliun dari total pagu Rp31,45 triliun, atau setara 56,82%.
4. Kementerian UMKM terkena pemangkasan Rp242,9 miliar dari total pagu Rp463,85 miliar, dengan pemotongan 52,37%.
5. BMKG kehilangan anggaran Rp1,42 triliun dari total pagunya Rp2,82 triliun, setara dengan 50,35% pemangkasan.
