Bahkan ada salah satu kontraktor lokal yang mengatakan bahwa beliau menghabiskan dana kurang lebih 30 juta rupiah untuk administrasi perusahaan/CV nya agar tetap hidup tetapi tidak mendapatkan satupun kegiatan penunjukan langsung di dinas PUTR Kabupaten Bandung.
Menurut laporan dari sejumlah kontraktor lokal Kabupaten Bandung, dinas PUTR Kabupaten Bandung dibawah kepemimpinan kepala dinas yang baru semakin semrawut, contohnya terkait pembagian kegiatan Penunjukan langsung.
Dimana setiap tahun anggaran masing-masing kontraktor/perusahaan lokal selalu mendapatkan minimal 3 bahkan ada yang mendapatkan 5 atau lebih kegiatan Penunjukan langsung, tapi setelah di pimpin oleh kadis yang baru jangankan mendapatkan 5 kegiatan satu pun tidak ada.
Menurut informasi yang beredar di kalangan kontraktor lokal hampir seluruh kegiatan penunjukan langsung di berikan ke kontraktor luar Kabupaten Bandung yang memiliki kedekatan khusus dengan kepala dinas tersebut.