Selain itu, ada indikasi yang lebih parah yaitu ada indikasi bahwa sebagian besar kegiatan di dinas PUTR dikelola sendiri oleh Kepala Dinas nya melalui orang-orang kepercayaan nya.
Salah satu nya adalah pemberian dana kepada sebagian kontraktor lokal di tahun 2022 sebagai pengganti kegiatan penunjukan langsung oleh oknum pegawai dinas PUTR Kabupaten Bandung.
Terkait rumor tersebut, DPD Korps Alumni KNPI Kabupaten Bandung dengan ini menyatakan:
1. Meminta kepada inspektorat, BPK, Tipikor Polda, Pidsus Kejati Jabar dan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dinas PUTR Kabupaten Bandung. Pemeriksaan nya yang meliputi audit kinerja dan audit keuangan.
2. Meminta kepada BPK atau KPK memeriksa/audit kekayaan para pejabat di dinas PUTR Kabupaten Bandung dengan metode pembuktian terbalik.
3. Meminta kepada Bupati Bandung untuk meninjau ulang penunjukan kepala dinas PUTR Kabupaten Bandung.
4. Meminta kepada seluruh kontraktor lokal Kabupaten Bandung untuk bersatu melakukan perlawanan dengan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja kepala dinas PUTR Kabupaten Bandung.
