DPR Gelar Rapat dengan TNI Pasca Aksi Demonstrasi Besar-Besaran
- account_circle Bobby Suryo
- calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
- visibility 25
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Hasanah.id — Komisi I DPR mengadakan rapat kerja dengan jajaran TNI pada Senin (1/9/2025), sehari setelah berlangsungnya aksi demonstrasi besar-besaran yang memicu kericuhan di beberapa wilayah Indonesia dalam pekan terakhir. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono.
“Rapat dijadwalkan pukul 10.00 WIB hari ini,” ujar Dave kepada wartawan saat dikonfirmasi, Senin pagi.
Namun, ia enggan membeberkan rincian agenda pembahasan dalam rapat tersebut.
“Agendanya beragam,” katanya singkat ketika ditanya apakah pertemuan itu membahas situasi keamanan terkini.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, ia mengingatkan adanya indikasi tindakan yang melanggar hukum, bahkan mengarah pada makar dan terorisme.
“Aspirasi murni harus dihormati dan hak berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun, kita tidak dapat menutup mata terhadap adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme,” tegas Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka.
Prabowo menambahkan, pemerintah akan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara terbuka, yang akan didengar dan dicatat oleh pemerintah.
Menanggapi kondisi pasca-demo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan penugasan khusus kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga.
Menurut Sjafrie, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diberi tugas mengoordinasikan pengendalian pemerintahan daerah sekaligus memantau perkembangan ekonomi yang berdampak pada kebutuhan rakyat.
“Penugasan ini penting untuk menjaga soliditas antara aparat pemerintah pusat dan daerah,” kata Sjafrie dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Minggu (31/8/2025).
Selain itu, Panglima TNI juga mendapat mandat khusus untuk bersama kepala staf angkatan darat, laut, dan udara menjaga keamanan nasional. Mereka diminta melakukan pengamanan dan penertiban, termasuk terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi disalahgunakan.
“Panglima TNI bersama kepala staf angkatan terus berupaya memastikan pengamanan dan penertiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Sjafrie.
- Penulis: Bobby Suryo
