DPRD Jabar Bahas Raperda Perlindungan PMI

Hasanah.id – Jawa Barat  terkenal dengan jumlah pengiriman tenaga kerja keluar negeri yang cukup besar, terutama perempuan pekerja migran yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Kompleksnya Permasalahan yang menimpa para pekerja migran disebabkan banyak hal. Salah satunya keterbatasan wawasan dan keterampilan, penempatan ilegal, hingga praktik percaloan yang masih marak.

Menyoroti permasalahn tersebut, DPRD Jawa Barat tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Pekerja Migran Asal Jabar  Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bumi Pasundan. Dengan adanya perda ini dirahapakan melindungi dan memperkuat atau mengisi kekurangan untuk keamanan dan kebaikan para buruh mingran,

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) PMI asal Jabar DPRD Jabar, HM. Hasbullah Rahmad, Kamis (11/6).

“Kita akan buat Perda yang benar-benar komprehensif melindungi kepentingan Pekerja Migran Indonesia,” kata Hasbullah.

Hal ini, Lanjut Hasbullah, ingin diselaraskan dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2017, di mana Pemprov Jabar telah memberikan pelatihan (skill) dan pengetahuan tentang hukum dan budaya negara tujuan. Selain itu, pihaknya membuat pasal-pasal penguatan tentang perlindungan kepada PMI.

“Jadi, sejak mereka (PMI) sebelum berangkat, setelah di berangkat kerja dan setelah dia pulang termasuk keluarganya juga bagian yang harus di perhatikan Pemerintah Jabar,” paparnya.

Pansus tersebut juga akan mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan PMI harus transparan.

“Termasuk kita mengimbau agar PMI yang mau mengurus dokumen, sperti KTP, KK, akte dan paspor dimudahkan, jangan dibuat sulit dan biayanya mahal,” tegasnya.

Maraknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan kerap kesulitan di negeri orang, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar ini mengatakan, jika hal tersebut karena rendahnya pemahaman para calon Pekerja tentang syarat dan aturan yang berlaku. Sehingga mereka terjebak praktik percaloan nakal.

“Ini tantangan kami, pemerintah daerah sebelum mengirim PMI hendaknya diberikan penyuluhan tentang mekanisme dan syarat menjadi PMI. Kalau bicara devisa negara tidakk ada bedanya mau legal atau ilegal sama saja, ini PR kita untuk menyiapkan regulasi PMI, baik keterampilan maupun pengetahuan tentang administrasi,” ujarnya.

Pihaknya berharap, kehadiran regulasi ini  bisa lebih meningkatan kompetensi, produktivitas para calon  buruh migran dimana para buruh migran kedapan bisa mengisi ruang kerja yang lebih profesional bukan banyak mengisi buruh migran rumah tangga.