“Masih banyak pekerja kita, terutama di sektor informal, yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial. Ini harus menjadi perhatian utama karena mereka juga rentan terhadap berbagai risiko,” tambahnya.
Lebih lanjut, Iswara menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan pengusaha dalam memastikan pelaksanaan regulasi terkait perlindungan pekerja. Ia juga mendorong agar dilakukan sosialisasi secara masif mengenai pentingnya jaminan sosial, terutama kepada para pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kita tidak hanya bicara soal regulasi, tapi juga implementasinya. Pemerintah harus hadir untuk memastikan pekerja tidak hanya dipandang sebagai roda penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai manusia yang berhak atas perlindungan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Iswara juga berharap masyarakat, khususnya pekerja, lebih aktif dalam menuntut hak-hak mereka terkait perlindungan sosial.
“Jika ada kendala atau pelanggaran, laporkan. Kami di DPRD siap memperjuangkan aspirasi pekerja demi keadilan sosial,” pungkasnya.
