DPRD Jawa Barat menyoroti adanya Pelanggaran dalam PPDB siswa SMA tahun 2019.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan bahwa jika ada pelanggaran harus dievaluasi.
“Evaluasi saja PPDB di Jabar jika memang terjadi pelanggaran. DPRD akan mengawasi dan terus harus dilakukan,”jelasnya, Jumat (19/7).
Dengan sistem PPDB zonasi, kami juga menyoroti soal masih kurangnya sekolah di sejumlah daerah di beberapa kabupaten dan kota.
“Jabar kan sudah alih kelola, memang tidak semua mulus perlu ada pembenahan ,” terangnya.
Perihal unit sekolah baru, atau ruang kelas baru, Pemprov perlu menyiapkan segera.
“Harus evaluasi terus, DPRD melakukan pengawasan. Kalau masih ada masalah, terus dilakukan upaya perbaikan,” jelasnya.
Sarana pra sarana sekolah, menurut Ineu menjadi masalah teknis yang harus bisa diminimalisir.
“Seluruh stakeholder di Jabar dalam bidang pendidikan terus berupaya melakukan perbaikan,” jelasnya.
Sebelumnya, sempat diberitakan di Pojokjabar.com terkait PPBD, bahwa Ombudsman Jawa Barat kembali menerima laporan Pengadilan Mengenai PPDB (penerimaan Peserta Didik baru) di Jawa Barat.
