Ditambahkan daddy, bahwa realokasi anggaran bisa dilakukan dengan alternatif berikut. Pertama, tentukan per-OPD, berapa volume anggaran yang akan direalokasikan. OPD yang memutuskan sendiri, program/kegiatan apa yang diamputasi atau hanya dikurangi.
Atau alternatif kedua, gubernur melalui TAPD dan Bappeda menentukan program/kegiatan yang dihapus atau dikurangi. Tidak perlu semua anggaran dipangkas, hanya anggaran-anggaran tertentu saja.
“Jika pemotongan dilakukan ‘hantam kromo,’ sekali lagi, bisa fatal akibatnya. Apalagi seandainya semua program dipangkas saja 50-60 persen,” tegasnya.
Daddy mengakui, aksi ‘hantam kromo’ memang lebih mudah dan tidak perlu bersusah payah untuk memilih dan memilah. Target angka yang diinginkan akan lebih mudah.
”Langkah tersebut lebih mudah tapi akibatnya bisa fatal. Target masih melekat tetapi anggaran dipangkas. Padahal anggaran yang tersisa, bisa jadi tidak ke kiri tidak ke kanan. Selain itu, beban akhir atas ketidaktercapaian itu tetap menjadi beban pimpinan/kepala OPD,” jelasnya. (*)
