Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, Pemprov bisa mengelola APBD dengan baik, hasil olah seni itulah yang nantinya akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi sebelum itu, yang akan lebih merasakan adalah organisasi perangkat daerah (OPD) di masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Mengapa demikian? Ya, tentu saja karena OPD adalah instansi yang akan merasakan pertama kali konsekuensinya. OPD harus bersiap memilah dan memilih program/kegiatan mana di lingkungannya mau tidak mau dan suka tidak suka direalokasi atau bahkan diamputasi anggarannya. Persoalannya, siapa yang menentukan langkah tersebut?” ujar Daddy Rohanady, Minggu (05/04/2020).
Untuk itu Daddy menerangkan, kepala daerah, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1/2020, memang memiliki hak (mengelola APBD.red). Meski, pemangkasan atau pengurangan program/kegiatan pasti akan mempengaruhi banyak hal, yang terpenting tidak dilakukan dengan “hantam kromo”.
“Jika sifat kebijakan pemangkasannya dilakukan ‘hantam kromo,’ bisa berakibat fatal,” tandasnya.
