Komisi II DPRD Jabar Minta Pemerintah Provinsi Lebih Teliti Mendata Penerima Bantuan
- account_circle Unggung Rispurwo
- calendar_month Senin, 6 Apr 2020 21:59 WIB
- visibility 393
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Hasanah.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menindaklanjuti keluhan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kabupaten/kota mengenai data penerima bantuan logistik terdampak Covid-19.
Apdesi menilai, data penerima bantuan tersebut banyak yang tidak sesuai dan memerlukan validasi ulang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penambahan waktu kepada APDESI untuk melakukan validasi data warga miskin baru di Jabar terdampak Covid-19.
Rahmat Hidayat Djati juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lebih teliti dalam mendata calon penerima bantuan keuangan dan pangan untuk keluarga rawan miskin baru yang terdampak wabah virus corona.
Pihaknya menilai, hingga saat ini Gugus Tugas Covid-19 yang dibuat Pemprov Jawa Barat belum maksimal. Ia khawatir dengan kondisi demikian, anggaran sebesar Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun yang telah disepakati malah jadi salah sasaran.
“Kami di Komisi II DPRD Jawa Barat meminta penambahan waktu hingga beberapa hari ke depan untuk memastikan validasi data tingkat kabupaten. Nantinya data yang sudah tervalidasi ini digunakan Pemprov Jabar melalui Bappeda Jabar untuk penanganan warga terdampak Covid-19 (miskin baru),” ujar Rahmat saat dikonfirmasi, Senin, 6 April 2020.
- Penulis: Unggung Rispurwo
