Koordinator APDI, Akhmad menjelaskan film ini memuat tiga hal yaitu analogi kecurangan dan pencarian integritas, anomali pemilu dari sisi hukum dan amicus curiae brief dibaca oleh 2 disetting opinion hakim serta sistem informasi.
Sementara itu, Perekat Nusantara, Petrus Salestinus mengatakan hanya tiga hakim yang lurus terhadap penegakan demokrasi dari delapan hakim yang ada. Menurutnya banyak ketidaksinkronan data baik itu dari SIREKAP dan hasil suara yang asli.
Bahkan menurutnya hasil KPU dari 2019 hingga 2024 seringkali banyak yang tidak bisa dipercaya. Mereka selalu memantau hasil rekapitulasi dan Rapat Pleno serta melihat bahwa pembeli serta vendor memiliki ‘back door’ terhadap angka yang bisa dapat berubah-ubah.
“Ketidaksinkronan dengan perolehan suara Paslon dengan suara sah ada 24 juta. Jumlah pemilih hadir dan tercatat tidak sama 34rb TPS dan itu setara 10 jt. Apakah hal itu by order atau ketidakmampuan? Sebenarnya kita sudah digiring dari awal dengan angka tertentu,” pungkasnya.