INA ‘Melipatgandakan’ atau ‘Menyesatkan’?

Padahal recusal adalah standar etika internasional untuk mencegah konflik kepentingan. Tanpa recusal, klaim tata kelola baik (good governance) menjadi kosong. Indonesia perlu mengatur recusal secara tegas, terutama di lembaga pengelola dana publik seperti INA agar tidak jadi jebakan 1MDB versi lokal.

Mirip-mirip 1MDB Malaysia? Jangan sampai

Kasus 1MDB di Malaysia dulu juga dimulai dengan janji investasi internasional. Di atas kertas, semuanya fantastis. Tapi tanpa transparansi dan audit independen, semua berubah jadi lubang hitam korupsi global.

Kalau INA tidak segera membuka seluruh portofolionya, membedakan mana dana cair dan mana yang belum, maka INA berisiko mengulang skenario buruk yang sama.

IAW menyerukan 4 hal ini:

1. BPK segera audit kinerja INA, bukan sekadar keuangan, dengan fokus pada dampak ekonomi dan imbal hasil riil.

2. Komisi informasi wajib panggil INA, karena publik berhak tahu proyek mana saja yang didanai.

3. Presiden perlu lakukan evaluasi menyeluruh, jangan terbuai angka semu.