Menurut IYCTC, industri rokok terus memanfaatkan celah regulasi serta melobi kebijakan demi mempertahankan pasar mereka. Tanpa kebijakan pengendalian rokok yang lebih ketat dari pemerintah daerah, upaya menekan angka perokok anak dikhawatirkan tidak akan membuahkan hasil.
Melalui platform Pilihantanpabeban.id, IYCTC telah melakukan pemetaan terhadap sikap gubernur dan wakil gubernur terkait kebijakan pengendalian tembakau. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak kepala daerah belum memiliki posisi yang jelas atau masih ragu dalam mendukung regulasi pengendalian rokok.
Daniel Beltsazar, Project Officer IYCTC, menyebutkan bahwa perbedaan sikap antara gubernur dan wakil gubernur menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan. Contohnya, di Padang, gubernur menyatakan dukungan terhadap pengendalian rokok, sementara wakilnya mengambil sikap sebaliknya. Kondisi serupa terjadi di beberapa daerah lain, seperti Riau dan Banten.
“Ketidaksepahaman di antara pemimpin daerah ini dapat menghambat efektivitas kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus menyelaraskan visi dan mengutamakan kesehatan masyarakat dibandingkan kepentingan politik atau industri,” jelas Daniel.
Dorongan Implementasi Regulasi Ketat
Untuk memperkuat pengendalian tembakau, IYCTC mendesak kepala daerah untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat, termasuk memperkuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengawasi distribusi dan promosi rokok, serta mengalokasikan anggaran bagi kampanye edukasi bahaya rokok.
