Kebijakan Siswa Bermasalah Masuk Barak Militer, Mendikdasmen Tidak Beri Tanggapan
Hasanah.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memilih tidak memberikan pernyataan terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional.
Saat ditemui usai kunjungan kerja di SDN Leuwibatu 02 dan 03, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Mu’ti hanya menyatakan, “No comment kalau itu ya,” ketika dimintai keterangan terkait program tersebut.
Hal serupa disampaikan saat ia ditanya mengenai kebijakan lain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendorong penggunaan kembali kapur tulis dalam proses pembelajaran di sekolah.
“Hahaha, saya no comment lah soal itu,” ujarnya singkat, kemudian meninggalkan lokasi.
Program pendidikan karakter berbasis militer yang digagas Dedi Mulyadi menyasar remaja dengan catatan pelanggaran berat, seperti kenakalan remaja hingga tindakan yang mengarah pada kriminalitas.
Pelaksanaan program dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Purwakarta dan Bandung.
Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa. Program pembinaan berlangsung selama enam bulan di 30 hingga 40 barak militer yang telah disiapkan.
Fokus utamanya adalah siswa yang dianggap sulit dibina serta memiliki riwayat pergaulan bebas atau perilaku menyimpang lainnya.
Gubernur Dedi menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pendidikan karakter dengan pendekatan kedisiplinan tinggi. Upaya ini disebut sebagai langkah preventif untuk menekan angka kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat.
