“Untuk itu, perlu dilakukan observasi yang terstandar secara digital dan otomatisreal time, dengan peralatan yg rutin terpelihara dan terkalibrasi, dan dilakukan sertifikasi bagi para pengolah data, analis, forecaster, modeler, untuk merekam, memantau multi-data tersebut di atas,” katanya.
Ia menjelaskan, jika hal itulah yang sering menjadi kendala, tantangan bagi negara-negara berkembang dalam mewujudkannya karena berbagai keterbatasan baik keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dan dana.
“Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan data terstandardisasi dan berkualitas dengan sistem yang handal maka diperlukan adanya partnership atau kerja sama dengan berbagai pihak antarnegara ataupun dengan pihak swasta melalui public-private engagement seperti yang saat ini sedang disiapkan oleh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Dwikorita, one observation policy sangat diperlukan yang akan diatur secara nasional di masing-masing negara untuk menjaga sinergi dan sinkronisasi dalam integrasi data antarlembaga.
