ADIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id– Mengingat, banyak masyarakat yang tak berdaya ketika bermasalah dengan hukum. Komisi I DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar menambah pagu anggaran untuk bantuan hukum masyarakat tak mampu. Menurutnya kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu mendesak.
” Selama ini porsi anggaran yang ada dinilai masih minim. Sementara kebutuhan akan bantuan hukum prodeo bagi masyarakat miskin mendesak. Kami minta ada tambahan (pagu anggaran) biro hukum untuk bantuan hukum masyarakat miskin,” kata Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana.
Ia menuturkan, dari sisi anggaran ada beberapa mitra kerja yang tengah dikaji efisiensinya. Pihaknya tidak ingin anggaran yang diajukan tidak tepat sasaran nantinya.
“Sisi anggaran memang kita melihat ada beberapa OPD yang kita kaji. Tapi belum kita sampaikan, dulu karena masih berjalan, baru rancangan. Sambil jalan kita akan terus komunikasi dengan OPD agar menerapkan efisiensi anggaran. Hal-hal sifatnya enggak penting blok saja,” ucap dia.
