Hasanah.id, D.I Yogyakarta – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan pimpinan DPRD D.I Yogyakarta untuk membahas komparasi program-program kerja di bidang infrastruktur dan 0embangunan Bandara Kulon Progo.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latip mengatakan pembangunan bandara Kulon Progo masuk dalan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga proyek tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, sementara itu Bandara Kertajati Jawa Barat tidak termasuk sehingga menjadi lambat dalam pembangunannya.
“Kita telah banyak belajar dengan Provinsi Yogyakarta terkait dengan masalah insfrastruktur, ada beberapa program yang sebetulnya kita mengawali terlebih dahulu untuk program bandara, Bandara Kulon Progo belakangan memulainya, namun lebih dahulu selesai karena Bandara Kulon Progo masuk dalam PSN tapi bandara Kertajati tidak masuk, sehingga kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” kata Tetep di Provinsi Yogyakarta.
Selasa, (8/6/21).
Tetep menambahkan, selain masalah bandara ada juga masalah tentang infrastruktur ada beberapa kesamaan yaitu refoccusing anggaran karena pandemi Covid-19, banyak juga pembangunan insfrastruktur yang harus ditangguhkan karna memerlukan dana yang besar, termasuk masalah kemantapan jalan yang turun juga.
“Kemudian ada hal – hal lain terkait dengan infrastruktur memang ada beberapa masalah kesamaan sih, karena beberapa refoccusing anggaran tentang covid ini maka sedikit banyak terkena refoccusing, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang karena dananya besar maka ditangguhkan sementara,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady menambahkan, kita banyak bertanya tentang pekerjaan – pekerjaan dibidang infrastruktur khususnya masalah Bandara Kulon Progo yang baru mulai di tahun 2017 – 2018 dan kini sudah selesai, sedangkan bandara Kertajati mulai dari tahun 2002 dan hingga tahun 2021 belum juga selesai, karena D.I Yogyakarta mempunyai bargaining position yang cukup bagus dengan pusat.
“Komisi IV bertanya beberapa pekerjaan terkait dengan insfrastruktur dan yang paling menonjol mengenai masalah bandara Kulon Progo yang startnya 2017-2018 tapi mereka finish lebih dahulu, dibandingkan dengan jawa barat yang startnya tahun 2002 sampai dengan tahun 2021 enggak finish – finish, dan ini akan menjadi PR yang lain untuk jawa barat yaitu masalah tol Cisumdawu serta Aksesibilitas,” tambah Daddy.
Menurutnya, yang pertama bagi kita di Jawa Barat adalah bagaimana memberikan dorongan akselerasi percepatan penyelesaian pembangunan tol Cisumdawu, karena bila tol Cisumdawu selesai maka akan terjadi akselerasi penyelesaian dan fungsi – fungsi bandara Kertajati, selain itu diperlukan komunikasi khusus antara daerah dan pusat untuk percepatan pembangunan.
“Jadi yang pertama bagi kita di jawa barat adalah bagaimana dilakukan akselerasi untuk percepatan penyelesaian tol Cisumdawu, karena dengan tol Cisumdawu selesai maka pasti terjadi juga akselerasi penyelesaian dan fungsi – fungsi bandara kertajati , itu yang pertama dan yang kedua ini berkaitan dengan lobi – lobi daerah dengan pemerintah pusat,” tutup Daddy Rohanady. (Humas DPRD Jabar)
