Tak hanya itu, Diah juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan. Menurutnya, anggaran yang ada saat ini belum cukup untuk mendukung peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Hal ini dinilai bisa menghambat kinerja UPTD dalam memberikan pengawasan yang efektif dan responsif terhadap isu-isu ketenagakerjaan di lapangan.
Baca Juga: Diah Fitri Maryani Tinjau UPTD Griya Wanita Mandiri
“Keterbatasan anggaran ini perlu segera dicari solusinya. Pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya tentang administrasi, tetapi juga harus mencakup perlindungan bagi tenaga kerja, dan ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” katanya.
Selain SDM dan anggaran, Diah juga menyoroti kebutuhan mendesak akan sarana dan prasarana, khususnya alat uji yang digunakan dalam berbagai kegiatan pengawasan. Ketersediaan alat uji yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan dapat dilakukan secara akurat dan sesuai standar.
