DPRD JABAR | Alokasi Anggaran Ekonomi Jawa Barat Harus Ditingkatkan

Manfaatkan Momentum, Alokasi Anggaran Sektor Ekonomi Pemdaprov Jawa Barat Harus Ditingkatkan

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R. Yunadar Eka Perwira. (Foto : Allan K/Humas DPRD Jabar).

Hasanah.id, Bandung – Alokasi anggaran sektor ekonomi, yang menjadi salah satu elemen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD), mesti mendapatkan perhatian khusus. Terlebih di tengah Pandemi Covid-19, di mana sektor ekonomi terkena imbasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mendorong alokasi anggaran pada sektor perekonomian agar roda perekonomian dapat kembali bergerak. Dengan adanya kembali pergerakan di sektor ekonomi, diharapkan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Namun, patut disayangkan, jumlah alokasi anggaran pada sektor ekonomi mengalami penurunan yang berakibat pada masih rendahnya target PAD saat ini.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R. Yunandar Eka Perwira di Gedung DPRD Jabar, Rabu (18/8/2021).

Yunandar pun mendorong, Pemdaprov Jabar untuk dapat melakukan upaya peningkatan alokasi anggaran pada sektor ekonomi yang notabene merupakan mitra kerja Komisi II.

“Jangan terbalik kita melihat bahwa PAD menurun maka alokasi anggaran sektor perekonomian harus diturunkan, hal itu akan menyebabkan efek yang semakin menyebabkan PAD menurun, karena ekonomi tidak terdongkrak” ucap Yunadar.

Menilik kondisi ekonomi saat ini yang cenderung mengalami kenaikan, Yunandar berpendapat adanya optimisme bagi sektor ekonomi Pemdaprov Jawa Barat untuk dapat lebih baik lagi.

“Artinya PAD minimal harus di set up menjadi sebuah target yang menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. (Semisal) 6,31% pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 2 tahun 2021 atau prediksi nasional mencapi 5% dalam satu tahun, maka seharusnya itu susah sebuah optimisme bahwa kita sudah keluar dari resesi,” katanya.

Selain itu Yunandar menyebut, bahwa diperlukan suntikan insentif khususnya pada sektor-sektor yang memberikan PAD.

“Dalam hal ini kita bicara pajak daerah, pemilik kendaraan bisa membayar pajak ketika mereka sebagai pelaku usaha sebagai tenaga kerja, itu bisa mendapat penghasilan ketika dunia usaha berputar” ujarnya.

“Jadi kita harus memberikan insentif kepada dunia usaha, terkait pada program-program mitra komisi II baik pada sektor pertanian melalui bantuan kepada kelompok tani UMKM , program digitalisasi, peternak,” tambahnya.

Total
11
Shares
Related Posts