Sementara untuk Raperda APBD Perubahan 2019 saat ini pembahasannya sudah mulai berjalan. Pemprov Jabar sudah menyerahkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ineu menuturkan DPRD Jabar 2019-2024 saat dilantik pun tidak bisa langsung otomatis bekerja karena biasanya akan ditunjuk pimpinan sementara sebelum perangkat dewan terbentuk.
“Sehingga kalau kita lakukan percepatan paling APBD perubahan, yang murni sedang tahapan, pembahasan penetapan untuk murni 2020 sampai dengan 1 bulan, sampai masa anggaran berakhir artinya di November,” tuturnya.
Mengingat terbatasnya waktu, pihaknya meminta agar pansus yang tengah bekerja bisa menyelesaikan komitmen yang sudah dibuat dengan Pemprov Jabar. Meski ngebut, Ineu mengakui ada raperda inisiatif dewan yang kemungkinan diselesaikan oleh dewan baru.
