Sedangkan, lanjut politisi dari PDI Perjuangan itu, masalah Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) secara norma tidak ada pelanggaran tetapi soal (manners) atau pelanggaran prilaku. Selain itu, OPD juga membantah bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan untuk pembelian unit helikopter.
“OPD sudah menjelaskan dan tidak ada dalam perencanaan anggaran untuk pembelian helikopter tidak ada pembelian,” ungkapnya.
Di singgung penggunaan hak interpelasi, Komisi I menjelaskan itu tergantung dari masing-masing fraksi sebagai kepanjangan partai. Partai memiliki hak preogratif untuk menggunakan hak tersebut.
“Itu tergantung juga dari dinamika politik di Jabar dan masing-masing partai,” tandasnya.
Sebelumnya di beritakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menertibkan dan mengamankan aset daerah. Salah satunya, melakukan penindakan dalam upaya penyelamatan aset lahan Pemda Provinsi Jabar di Gunung Sembung, Kab Purwakarta.
