Menkeu Purbaya: Pemerintah Pusat Belum Bisa Biayai Gaji PNS Daerah
Hasanah.id – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pemerintah pusat belum memiliki kapasitas untuk mengambil alih pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Ia menyebutkan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran negara dan pentingnya menjaga kestabilan fiskal nasional.
“Kalau sekarang diminta untuk itu (bayar gaji PNS daerah), saya belum bisa. Kita harus melihat kemampuan APBN dan menjaga defisit,” ujar Purbaya.
Pernyataan ini merupakan tanggapan atas harapan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang sebelumnya meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan mengambil alih pembayaran gaji PNS daerah. Permintaan tersebut disampaikan saat pertemuan sejumlah gubernur dengan Menteri Keuangan, yang membahas pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun anggaran 2026.
Mahyeldi menyebutkan, beban anggaran daerah semakin berat, terutama dengan kebutuhan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta melaksanakan program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat meringankan beban tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Purbaya mengakui bahwa usulan dari kepala daerah adalah hal yang wajar. Namun, menurutnya, segala keputusan tetap harus disesuaikan dengan ruang fiskal negara.
“Permintaan seperti itu lumrah. Tapi kita harus perhitungkan kondisi APBN. Kalau semua diambil alih pusat, tentu membebani defisit. Kita tidak ingin melewati batas defisit 3 persen dari PDB,” jelasnya.
Ia menambahkan, perlambatan ekonomi yang terjadi selama sembilan bulan terakhir menuntut pengelolaan belanja negara yang lebih hati-hati. Pemerintah, lanjutnya, saat ini berupaya mengoptimalkan belanja dan pendapatan agar kebijakan fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa. Sejumlah kepala daerah turut hadir, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
