Hasanah.id – Di tengah krisis multidimensi ini, KPU seharusnya melakukan upaya lebih untuk mendorong masyarakat memilih kandidat kepala daerah yang bersih dari rekam jejak kasus korupsi (termasuk korupsi terkait sumber daya alam) serta kandidat yang memiliki komitmen kuat untuk tidak terlibat dalam pusaran politik uang seperti praktik perburuan rente dan obral perizinan sebelum hingga pasca pilkada berlangsung.
Selain itu, KPU selayaknya membuka dan mempublikasikan rekam jejak para kandidat secara transparan dan menyeluruh.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Muhammad Teguh Surya menanggapi perhelatan akbar kontestasi pilkada serentak 2020.
Saat ini, pilkada memasuki tahapan penting, yaitu pendaftaran calon. Dan pada 23 September 2020 adalah penetapan pasangan calon kepala daerah.
“Dalam situasi pandemi ini, pilkada harus menjadi momentum lahirnya pemimpin yang tangguh yang pro-lingkungan. Terutama tangguh dalam membawa daerah yang dipimpinnya dalam menghadapi krisis saat ini dan yang mungkin akan datang di kemudian hari. Memilih kandidat yang berwawasan lingkungan (menjalankan amanat konstitusi) adalah keniscayaan untuk saat ini,” kata dia, seperti dilansir Suara.com.
