Nurhali, Kepala Sekolah Paling Kaya di Indonesia

Nurhali, Kepala Sekolah Paling Kaya di Indonesia

Nurhali
Kepala SMKN 5 Tangerang, Nurhali. Foto SMKN 5 Tangerang

Hasanah.id, Jakarta – Nurhali, Kepala Sekolah di Tangerang, tengah menjadi buah bibir. Kekayaan Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang ini mencapai Rp 1,6 T.

Fakta ini terungkap dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi KPK pada 2019—2020. Nurhali termasuk figur yang rajin melaporkan hartanya sejak tiga tahun belakang.

Hasil penelusuran LHKPN menjelaskan bahwa harta Nurhali mencapai nilai triliunan lantaran memiliki tanah seluas 80 ribu m2 di Jakarta Utara yang dituliskan tanah tersebut didapat dari warisan dengan nilai Rp 1,6 triliun.

Sekadar informasi, Nurhali berada di urutan ke-7 pejabat terkaya di Indonesia. Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data 10 pejabat terkaya pada 2021 di mana kekayaan Nurhali dua level di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memiliki total kekayaan sebesar Rp 2,02 triliun.

Nurhali diketahui memiliki lima bidang tanah dan bangunan. Sejak menjadi kepala sekolah, Nurhali telah tiga kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada 2019, 2020, dan 2021.

Sejak pelaporan pertama kali pada 12 Juni 2019, Nurhali memang sudah melaporkan harta kekayaannya di atas Rp 1 triliun. Hingga pada 17 Februari 2021, jumlah aset yang dimiliki Nurhali malah turun walau masih di atas Rp 1,6 triliun.

Secara berurutan harta Nurhali tercatat sebagai berikut berdasarkan LHKPN KPK:

  • Awal Menjabat: Rp 1.602.003.000.000
  • Periodik 2019: Rp 1.602.036.800.000
  • Periodik 2020: Rp 1.601.972.500.000

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai kenaikan harta sejumlah pejabat negara bisa dibaca sebagai persoalan etika politik.

“Yang jelas mereka para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk. Bahagia diatas derita rakyat banyak,” kata Ubed dalam keterangannya, Ahad, 12 September 2021.

Ubed mengatakan, jika bertambahnya kekayaan itu karena ada bisnis lain selain pekerjaanya sebagai pejabat negara itu berarti hal yang wajar.

“Pejabat boleh kaya. Tidak ada larangan. Tetapi kita boleh dong bertanya-tanya, bisnis apakah yang mendapat keuntungan miliaran tupiah dalam satu tahun ini,” kata dia.

Total
1
Shares
Related Posts