Ia juga memastikan masyarakat akan menerima informasi lengkap mengenai sistem baru ini sebelum Idul Fitri 2025.
“Konsepnya sudah selesai. Kami hanya perlu menyelaraskan dengan regulasi teknis agar semua pihak dapat memahami mekanisme barunya,” katanya.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sistem evaluasi baru tersebut dirancang untuk menjawab berbagai kritik terhadap pelaksanaan UN sebelumnya.
“Kami telah mempelajari masukan dari masyarakat dan para ahli. Sistem ini akan lebih fleksibel, relevan, dan memberikan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kemampuan siswa,” tuturnya.
Pelaksanaan UN 2025 juga tidak akan dilakukan secara serentak. Hanya sekolah-sekolah yang telah terakreditasi yang diizinkan menyelenggarakannya. Hal ini bertujuan memastikan kualitas dan standar yang sesuai dengan kebijakan nasional.
“Perubahan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki proses evaluasi pendidikan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan,” pungkas Abdul Mu’ti.
