Program OPD pada KUA-PPAS Menjadi Fokus Komisi I DPRD Jawa Barat - Hasanah

Program OPD pada KUA-PPAS Menjadi Fokus Komisi I DPRD Jawa Barat

Rapat Kerja Komisi I DPRD Jabar bersama mitra kerja membahas tentang RKUA-PPAS Tahun 2022 di ruang rapat Komisi I DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (18/8/2021).

Hasanah.id, Bandung – Penanganan pandemi Covid-19 menjadi perhatian semua pihak. Pencegahan penyebaran, penanganan dampak, hingga upaya perbaikan dan stabilisasi ekonomi menjadi fokus seluruh pemangku kepentingan. Tak terkecuali DPRD Jawa Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.

Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa, Sidkon Djampi menilai, banyak refocusing anggaran yang membahas mengenai penanganan pandemi Covid 19. Hal itu sangat penting mengingat masyarakat sudah banyak terbebani dengan adanya pandemi tersebut secara ekonomi.

“Banyak yang harus diperhatikan dan dipripritaskan selama penanganan pandemi ini,” singkat Sidkon di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu, (18/8/21).

Sementara itu, Yosa Oktora Santoto, anggota Komisi I DPRD menyoroti optimalisasi fasilitas internet publik gratis serta command center yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat. Yosa menekankan untuk penambahan wifi gratis dan akan mendorong pembahasan di Badan Anggaran untuk command center yang dinilai krusial.

“Intinya, kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar,” sebut Yosa.

Dinas lain yang menjadi sorotan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), di mana lebih besar gaji pegawai daripada programnya. Ini perlu dibahas lebih mendalam.

“Meskipun, secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program prioritas,” katanya.

Sedangkan, Ruhiyat Nugraha fokus pada persoalan masalah kerasipan yang dinilainya masih sangat lemah. Misalnya, arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja sembarangan. 10 tahun pertama masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala kearsipan.

“Termasuk tanah pun banyak yang berceceran karena kearsipannya lemah. Secara keseluruhan saya titip agar program di tengah pandemi ini memprioritaskan kepada kegiatan sosial akibat dari dampak pandemi. Ngeri sekali dampak pandemi ini, pedagang kecil, umkm dan sebagainya.
Kebijakan fiskal juga sangat penting, harus diperhatikan.”

“Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskalnya juga dapat meningkat,” kata Ruhiyat.

Rafael Situmorang menyoroti banyaknya warga Jawa Barat yang meninggal saat Isolasi Mandiri (Isoman). Hal itu dikarenakan minimnya pendataan secara akurat. Selain itu, tidak adanya tindaklanjut setelah pemdataan warga yang Isoman.

“Harus ada follow up dengan Dinkes dan lembaga lainnya. Karena tidak ada datanya yang difollowup, hanya sebatas data saja. Harus serius dalam penganggaran, kita ini anggarannya dari pajak. Ada sisi terkoreksi oleh covid19 masalah ekonomi misalnya,” tandas Rafael.

Total
14
Shares
Related Posts