Program OPD pada KUA-PPAS Menjadi Fokus Komisi I DPRD Jawa Barat
- account_circle Bobby Suryo
- calendar_month Rabu, 18 Agt 2021
- visibility 106
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Kerja Komisi I DPRD Jabar bersama mitra kerja membahas tentang RKUA-PPAS Tahun 2022 di ruang rapat Komisi I DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (18/8/2021).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Intinya, kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar,” sebut Yosa.
Dinas lain yang menjadi sorotan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), di mana lebih besar gaji pegawai daripada programnya. Ini perlu dibahas lebih mendalam.
“Meskipun, secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program prioritas,” katanya.
Sedangkan, Ruhiyat Nugraha fokus pada persoalan masalah kerasipan yang dinilainya masih sangat lemah. Misalnya, arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja sembarangan. 10 tahun pertama masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala kearsipan.
“Termasuk tanah pun banyak yang berceceran karena kearsipannya lemah. Secara keseluruhan saya titip agar program di tengah pandemi ini memprioritaskan kepada kegiatan sosial akibat dari dampak pandemi. Ngeri sekali dampak pandemi ini, pedagang kecil, umkm dan sebagainya.
Kebijakan fiskal juga sangat penting, harus diperhatikan.”
“Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskalnya juga dapat meningkat,” kata Ruhiyat.
Rafael Situmorang menyoroti banyaknya warga Jawa Barat yang meninggal saat Isolasi Mandiri (Isoman). Hal itu dikarenakan minimnya pendataan secara akurat. Selain itu, tidak adanya tindaklanjut setelah pemdataan warga yang Isoman.
- Penulis: Bobby Suryo
