Adapun tuntutan MGP terkait TAP
- Usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait Promosi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemprov Jabar.
- Segera isi jabatan-jabatan struktural yang kosong dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan, jangan karena nepotisme dan kolusi.
- Tolak titipan dan settingan calon Pejabat. Jangan korbankan Jabar jelang tahun politik karena habisnya masa jabatan Gubernur, Wagub dan Sekda Jabar.
- Segera siapkan kader terbaik Pemprov Jabar untuk mengisi jabatan tersebut. DPRD Jabar agar segera lakukan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif
- Copot oknum-oknum TAP Gubernur Jabar dan oknum Pejabat Pemprov Jabar yang menjadi ‘budak’ TAP.
Sementara itu, MGP pun kerap menerima laporan dari beberapa elemen masyarakat terkait keberadaan kantor tim TAP di Jalan Ir. H. Djuanda. Pasalnya, lahan yang digunakan untuk kantor tim TAP adalah aset milik Pemprov Jawa Barat sehingga harus dikembalikan lagi ke negara.
Page 2 of 3
