Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Survei CELIOS Ungkap Ketidakpuasan Publik Meluas

Hasanah.id — Satu tahun sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi memimpin, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan lewat survei nasional. Hasilnya? Mayoritas responden menyuarakan ketidakpuasan yang cukup serius terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam laporan berjudul “Satu Tahun Kabinet Prabowo-Gibran”, CELIOS memberikan nilai rata-rata hanya 3 dari 10 terhadap performa pemerintahan saat ini. Skor yang sama juga diberikan kepada institusi TNI, sementara Polri bahkan hanya meraih 2 dari 10.

“Nilai akhirnya, 3 dari 10,” tulis CELIOS dalam laporannya yang dipublikasikan Senin (20/10/2025).

Survei CELIOS menyoroti 12 aspek utama yang dinilai publik dalam kurun waktu satu tahun terakhir:

1. Ketidakpastian Janji Politik
   Sebanyak 56% responden menilai janji politik hanya dilakukan “setengah hati”.

2. Efektivitas Program Dipertanyakan
   72% publik menyatakan bahwa program-program pemerintah belum menunjukkan hasil nyata.

   • 43% menilai pencapaiannya buruk

   • 29% menilai sangat buruk

3. Kebijakan Tak Relevan dengan Kebutuhan Warga
   Sebanyak 80% responden merasa arah kebijakan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

4. Kualitas Kepemimpinan Dinilai Kurang
   64% menyebut kepemimpinan belum memenuhi harapan publik.

   • 31% menganggap buruk

   • 33% menilai sangat buruk

5. Transparansi Anggaran Minim
   81% responden menyebut tata kelola anggaran masih belum terbuka.

6. Komunikasi Pemerintah Gagal Menjangkau Publik
   Komunikasi kebijakan pemerintah dianggap tidak memadai oleh 91% responden.

7. Penegakan Hukum Dinilai Lemah
   75% menilai penegakan hukum melemah.

   • 38% menyebut kinerjanya buruk

   • 37% sangat buruk

8. Desakan Reshuffle Kabinet Menguat
   96% responden menilai sejumlah menteri berkinerja rendah dan seharusnya diganti.

9. Keluhan soal Beban Pajak dan Pungutan
   84% merasa kebijakan fiskal terlalu memberatkan rakyat.

10. Bantuan Sosial Tak Efektif
    53% mengatakan bantuan ekonomi yang disalurkan tidak membantu kebutuhan harian.

11. Koordinasi Antar Kementerian Lemah
    58% melihat tidak adanya sinergi efektif antara lembaga pemerintahan.

12. Pemberantasan Korupsi Mandek
    43% menilai upaya pemberantasan korupsi belum maksimal.

Seiring dengan kritik tersebut, sebanyak 98% responden menyatakan setuju agar struktur kementerian dipangkas untuk efisiensi dan efektivitas. Lebih mencolok lagi, 36% dari pemilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 kini mengaku tidak akan memilih pasangan tersebut kembali pada pemilu berikutnya.

Survei ini dilakukan dalam dua gelombang:

• Gelombang pertama melibatkan 120 jurnalis dari 60 media, mewakili desk ekonomi, politik, hukum, HAM, hingga lingkungan.

• Gelombang kedua menyasar masyarakat umum melalui metode survei digital antara 2–17 Oktober 2025, dengan jumlah responden sebanyak 1.338 orang dari wilayah desa, pinggiran kota, hingga pusat kota.

Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan iklan tertarget di Facebook dan Instagram, dengan filter usia, lokasi, jenis kelamin, dan minat. Untuk menjaga representasi nasional, data disesuaikan melalui teknik pembobotan berdasarkan statistik resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut CELIOS, rendahnya penilaian ini mencerminkan jurang ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini. Persepsi terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola negara dinilai memburuk dalam waktu singkat, memicu urgensi reformasi dalam struktur kabinet dan arah kebijakan nasional.