Soal Penanganan Covid-19, Fraksi PKS DPRD Jabar Beri Catatan dan Rekomendasi Kepada Gubernur Jabar - Hasanah

Soal Penanganan Covid-19, Fraksi PKS DPRD Jabar Beri Catatan dan Rekomendasi Kepada Gubernur Jabar

Hasanah.id – Bandung. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar memberi sejumlah catatan dan rekomendasi ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil soal penanganan Covid-19 di Jabar saat ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan peningkatan kasus Covid-19 di Jabar saat ini sudah mengkhawatirkan karena aktifitas warga yang mudik hingga libur Lebaran. Sehingga, dengan kaitan itu, pencegahan Covid-19 seusai Lebaran gagal karena beberapa faktor.

“Pertama, ketidakpatuhan masyarakat. Ketidak konsistenan kebijakan pemerintah seperti larangan mudik, namun membuka tempat wisata serta varian baru Covid-19 dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi,” ujar Haru Suandharu saat dihubungi pada Jumat (18/6/2021).

Meski begitu, Fraksi PKS DPRD Jabar mengapresiasi aparat yang betugas di lapangan, di tengah-tengah menjalankan shaum Ramadan tetap berusaha menjalankan tugas. Demikian juga dengan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19.

Fraksi PKS DPRD Jabar menyampaikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya, meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyelesaikan amanah sebaik mungkin sampai masa akhir jabatan tahun 2023. Program yang tidak berhubungan langsung dengan penanggulangan Covid-19, tidak musti dijadikan prioritas.

Kata dia, rem darurat berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus segera dihidupkan dan dilaksanakan dengan tegas.

“Melalui Forkompida maupun kerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten di Jabar untuk menyalakan rem darurat,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong penguatan di rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya baik sumber daya manusia, obat-obatan maupun sarana prasana lainnya. Seperti tempat isolasi mandiri non-rumah sakit. Apalagi, saat ini bed occupancy rate (BOR) di Jabar sedang tinggi.

“Jangan sampai ada warga Jabar yang terpapar Covid-19 tidak terlayani dengan baik,” katanya.

Fraksi PKS DPRD Jabar juga mendorong penegakkan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pelarangan aktivitas berkerumun dan kegiatan pengumpulan massa.

Lalu, harus ada upaya antisipasi sosial akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Bahwa kebijakan pemulihan ekonomi harus lebih terukur dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Pemulihan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat.

“Program pemulihan ekonomi yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat yang terdampak, seharusnya dikurangi bahkan dihapus. Harus diganti program yang langsung berdampak bagi masyarakat kecil,” ucapnya.**

Total
0
Shares
Related Posts