Tren anggaran pupuk bersubsidi di era pemerintahan Jokowi, imbuh Slamet, terus mengalami penurunan. Hal ini perlu dibongkar akar permasalahannya.
“Apakah ada potensi korupsi atau permasalahan lainnya? Jika ada potensi korupsi dan permasalahan lainnya, maka perlu dibongkar bersama titik korupsi dan permasalahannya,” kata Slamet kepada media.
Selama 10 tahun, imbuhnya, rata-rata perbandingan peningkatan jumlah subsidi pupuk tidak sebanding dengan peningkatan produksi yang saat ini hanya mencapai 30,9 persen dan peningkatan produktivitas yang saat ini hanya mencapai 13,2 persen.
“Salah satu penyebabnya adalah dalam pendistribusian dan pemanfaatan pupuk bersubsidi yang belum tepat sasaran,” tambah Slamet.
Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Permentan Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021.
“Dalam peraturan tersebut, harga pupuk urea yang semula Rp 1.800 per kilogram, naik Rp 450 menjadi Rp 2.250 per kilogram, lalu pupuk SP-36 dari HET Rp 2.000 per kilogram naik Rp 400 sehingga menjadi Rp 2.400 per kilogram,” urainya.
