Tak hanya itu, Slamet juga menyebut pihaknya mendorong Kementerian Pertanian untuk lebih massif melakukan penyuluhan kepada petani terkait penggunaan pupuk subsidi tepat dosis.
“Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk meningkatkan lagi edukasi kepada petani tentang pentingnya melakukan pemupukan sesuai dengan dosis anjuran,” pungkasnya.
Selain itu, sambung Slamet , hal lainnya yaitu Rencana penerapan Kartu Tani secara serentak dinilai belum siap dilakukan karena masih terdapat beberapa permasalahan dilapangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
”Ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai RDKK yang sampai sekarang belum sesuai kebutuhan, ketersediaan EDC (Electronic Data Capture) yang belum semua kios pupuk menyediakan dan SDM petani yang perlu pemahaman terkait Kartu Tani dan cara penggunaannya, serta masalah lainnya,” tuturnya.
Fraksi PKS, tambah Slamet, meminta Kementerian Pertanian agar tidak terburu-buru dan melakukan penerapan Kartu Tani secara bertahap bagi daerah yang sudah siap.
“Jangan sampai karena Kartu Tani menghambat pelaksanaan Masa Tanam Oktober 2020 – Maret 2021. Sehingga berdampak pada penurunan produksi beras,” tegas Slamet.
