Sumedang Percepat Program MBG dengan Mengutamakan Produk Pangan Daerah

Hasanah.id – Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan pemanfaatan bahan pangan yang bersumber dari petani dan pelaku usaha lokal. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional sekaligus untuk memperkuat perekonomian daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang membawahi wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Karawang, Sumedang, Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (3/2/2026).

Menurut Tuti, pertemuan ini menjadi wadah sinkronisasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya dalam merumuskan pola rantai pasok bahan baku MBG agar sepenuhnya memanfaatkan potensi lokal. Ia menjelaskan, Sumedang telah memiliki sistem pemantauan pelaksanaan MBG yang dilengkapi data ketersediaan komoditas pangan daerah.

“Dengan data tersebut, penyusunan menu MBG di Sumedang dapat diselaraskan dengan pasokan yang tersedia dari petani lokal, tentu dengan tetap memperhatikan standar kecukupan gizi,” ujarnya.

Tuti menambahkan, Kabupaten Sumedang siap menjadi model percontohan dalam penerapan skema rantai pasok lokal untuk program MBG. Menurutnya, infrastruktur sistem sudah tersedia dan tinggal menunggu pengaturan teknis serta regulasi lanjutan dari BGN.

Ia menegaskan bahwa percepatan MBG berbasis pangan lokal bertujuan agar peredaran uang tidak keluar daerah, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sumedang, khususnya para petani dan pelaku usaha pangan.

Sementara itu, Kepala KPPG Yulian menyampaikan bahwa kunjungannya ke Sumedang difokuskan pada upaya mempercepat implementasi MBG, terutama dalam memperkuat sistem pasokan pangan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahan baku MBG tidak didominasi oleh pihak tertentu dan benar-benar berasal dari daerah setempat.

“Presiden Prabowo menginstruksikan agar program MBG memberi manfaat luas dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Karena itu, rantai pasok harus terbuka dan berpihak pada produsen lokal,” jelas Yulian.

Ke depan, KPPG akan menjalin koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sumedang, guna memastikan akurasi data pasokan pangan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan.