kebijakan ketenagakerjaan

Jakarta, Hasanah.id – Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan harus dirancang sebagai kerangka hukum yang substantif dan tidak hanya memperbaiki aspek administratif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Menurut Muh Haris, RUU Ketenagakerjaan wajib mampu memberi kepastian kerja bagi pekerja sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi […]

Jakarta, Hasanah.id – Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengumumkan rencana mengadakan pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam dua hari ke depan untuk membahas data dan kebijakan jaminan sosial pekerja. Said menyampaikan informasi tersebut di Kementerian Keuangan pada Rabu, 8 Juli 2026. Agenda utama pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah meminta kejelasan soal data saldo Jaminan Hari Tua […]

Jakarta, Hasanah.id – Rencana aksi yang semula dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/7/2026) dibatalkan setelah pertemuan antara Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (8/7/2026). Pertemuan itu berfokus pada usulan perubahan mengenai pajak JHT serta evaluasi teknis atas aturan yang […]

Jakarta, Hasanah.id – Isu pajak JHT kembali mendapat sorotan setelah Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyampaikan keberatannya pada Selasa, 7 Juli 2026. Said menegaskan bahwa ambang pengenaan yang diberlakukan 17 tahun lalu tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Ia juga menyoroti data Direktorat Jenderal Pajak yang menyebut hanya lima persen peserta […]

Jakarta, Hasanah.id – Partai Buruh menegaskan bahwa pembentukan Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh tidak menimbulkan kegelisahan bagi partai tersebut. Said Salahudin, Plt Sekretaris Jenderal Partai Buruh, menyampaikan sikap itu dalam pernyataan resmi beberapa hari terakhir. Said menegaskan Partai Buruh menyambut semua inisiatif yang mendorong perbaikan hak pekerja, termasuk langkah yang diambil oleh Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh. […]

Jakarta, Hasanah.id – Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif PPh final atas pencairan JHT di atas Rp50 juta. Aturan saat ini menetapkan pencairan JHT dalam jangka waktu maksimal dua tahun hingga Rp50 juta dikenai PPh final 0 persen. Sementara klaim pencairan JHT di atas Rp50 juta dikenai tarif PPh final sebesar 5 persen. Menteri Keuangan […]

Jakarta, Hasanah.id – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Danantara mengambil langkah konkret dengan menyediakan dukungan pembiayaan untuk perusahaan yang masih memiliki prospek usaha agar PHK bisa dihindari. Said menegaskan bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan kerja dan menyelamatkan lapangan kerja melalui dukungan pembiayaan yang tepat sasaran. […]

Jakarta, Hasanah.id – Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak boleh menjadi reaksi pertama ketika perusahaan menghadapi tekanan produksi atau pasokan. Kemenperin menilai setiap keputusan pemutusan hubungan kerja harus diposisikan sebagai opsi terakhir setelah upaya penanganan masalah operasional diterapkan. Instruksi pemantauan industri oleh Menteri Agus Gumiwang diarahkan untuk mencegah risiko PHK yang saat ini […]

Jakarta, Hasanah.id – Pemerintah bersama serikat pekerja meningkatkan upaya pencegahan PHK melalui langkah-langkah langsung ke lapangan dan kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menjaga penyerapan tenaga kerja. Kolaborasi ini menempatkan pencegahan PHK sebagai prioritas nasional dengan pendekatan yang mencakup negosiasi perusahaan, revisi regulasi, dan insentif biaya produksi. Pernyataan resmi dari Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang […]

Jakarta, Hasanah.id – Pemerintah menyatakan akan menjadikan Konvensi ILO kerja layak sebagai rujukan utama dalam pembaruan regulasi ketenagakerjaan nasional. Penegasan tersebut disampaikan oleh Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, pada pernyataan yang dirilis Minggu (28/6/2026). Menurut Yassierli, adopsi Konvensi ILO kerja layak diperlukan untuk memastikan perlindungan pekerja di platform digital tetap selaras dengan standar kerja layak internasional. Pemerintah […]