komisi I dprd jabar

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Bandung. Pemprov Jabar mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas mudik Lebaran tahun ini demi kemaslahatan (kebaikan) bersama. Kebijakan pemerintah itu bertujuan agar potensi penularan Covid-19 dapat ditekan. Anggota DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti S.Ab., berharap, masyarakat Jabar bisa memahami larangan mudik tersebut. Sebelumnya, pemerintah mempercepat larangan mudik Lebaran yang sebelumnya berlaku 6-17 […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Bandung. Pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh sebelum Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selambat-lambatnya pembayaran THR 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Bandung. Libur panjang kerap mengakibatkan peningkatan kasus positif virus corona baru dalam jumlah yang tak sedikit. Oleh karenanya, pemerintah telah menetapkan larangan mudik lebaran pada 2021. Meski demikian, lokasi-lokasi wisata masih diizinkan untuk tetap buka. Kondisi ini membuat Sebagian masyarakat bingung. Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Jabar, Weni Dwi Aprianti, S.Ab., […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Bandung. Provinsi Jawa Barat terus melanjutkan program vaksinasi nasional meski dalam situasi Ramadan. Hal ini justru sangat penting karena biasanya momen Ramadan dan Lebaran menjadi waktu yang kerap digunakan untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Seiring dengan hal itu, anggota komisi 1 DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti, S.Ab., mendorong pemerintah bahwa program vaksinasi […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Bandung. Anggota komisi 1 DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti, S.Ab., mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) provinsi Jawa Barat tahun 2021. Ia berharap, program pemulihan ekonomi menjadi prioritas. “Prinsipnya apa yang kita laksanakan memberikan manfaat bagi terselenggaranya pembangunan yang berkeadilan di Jawa Barat,” katanya legislator […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Cianjur. Legislator PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Cianjur, Weni Dwi Aprianti, S.Ab., melaksanakan reses ke II masa sidang 2020-2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di Delapan Titik Kabupaten Cianjur. Kepada masyarakat kabupaten Cianjur, dia menyampaikan permohonan maaf atas belum terealiasinya aspirasi masyarakat pada tahun sebelumnya. […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Bandung. Anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang, S.H., menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Senin, 15/03/2021. Acara tatap muka dengan konstituen tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Rafael mengatakan, empat konsensus dasar bernegara itu terdiri atas Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Cianjur. Dalam rangka menyerap aspirasi dari daerah pemilihan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) fraksi PDI Perjuangan, Weni Dwi Aprianti, S. Ab., kembali blusukan menyapa langsung warga di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Cianjur. Kegiatan reses kali ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, yang disampaikan Sabtu, (13/03/2021). Anggota […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Cianjur. Reses tahap II tahun sidang 2020-2021 dimanfaatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Weni Dwi Aprianti, S.Ab., untuk blusukan menjemput aspirasi masyarakat. Di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Cianjur, secara maraton melakukan kunjungan reses sekaligus silaturahmi kepelosok desa khususnya di wilayah Cianjur Selatan. Dari rencana 8 titik yang tersebar di 5 […]

ADHIKARYA PARLEMEN Hasanah.id – Bandung. Pandemi Corona Virus Desease-19 (Covid-19) meninggalkan beban utang Rp4 triliun. Beban utang itu harus ditanggung oleh rakyat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Utang tersebut bermula dari kebijakan pemerintah pusat dimana semua kepala daerah diberi otoritas penuh untuk melakukan refocusing kegiatan sekaligus realokasi anggaran. Artinya, para kepala daerah diberi otonomi […]