“Optimalisasi lahan tidak hanya soal investasi, tetapi juga bagaimana izin-izin yang sudah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Evaluasi rutin perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau lahan yang justru terbengkalai,” ujar Tuti.
Ia menilai Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat memiliki kompleksitas persoalan perizinan yang tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Tuti juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Menurutnya, tata kelola perizinan yang baik akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi hak-hak masyarakat sekitar. Selain itu, pengawasan yang konsisten dinilai mampu mencegah potensi konflik lahan dan kerusakan lingkungan.
Dalam pemantauan lapangan, rombongan melihat langsung pemanfaatan lahan, kesesuaian izin dengan kegiatan usaha, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
