Menurut Tuti, hasil dari evaluasi dan pemantauan lapangan ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi DPRD Jawa Barat dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kebijakan perizinan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya adalah terciptanya tata kelola perizinan yang tertib dan berkeadilan, sehingga pemanfaatan lahan di Jawa Barat dapat optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
