Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Pimpin Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap Perubahan APBD
“Kemudian perlu ada gagasan desa otonomi khusus (zona pesantren, zona pusat kuliner, serta zona potensi wisata) yang harus difasilitasi dan intervensi anggaran. Menganggarkan honorarium penghafal Quran dalam program Sadesa (5.312 orang), desa antikorupsi, dan honor pendampingan posyandu juara, juga honor patriot desa,” tuturnya.
Yuningsih mengatakan fraksinya juga memandang perlu adanya optimalisasi dan efisiensi pengelolaan BUMD agar memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan daerah mengingat peran strategisnya, pemberdayaan perempuan dengan mengeluarkan program-program peningkatan keterampilan dan modal usaha; dan kolaborasi Pemprov serta anggota DPRD terkait monitoring serapan APBD.
“Fraksi PKB mengharapkan Pemprov Jabar memenuhi peningkatan layanan dasar termasuk penerapan standar pelayanan minimal, serta akses infrastruktur ekonomi harus mendapat perhatian khusus. Kami juga mendorong kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel proporsional efisien dan efektif,” tuturnya.
