Yusril Ihza Mahendra Ajukan Tambahan Anggaran Rp 325 Miliar untuk Kemenko Hukum dan HAM
Hasanah.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar untuk mendukung kegiatan kementeriannya.
Ia menyoroti minimnya anggaran yang tersedia saat ini, yang dinilai tidak memadai untuk mendukung operasional kementerian selama satu tahun penuh.
“Anggaran yang kami usulkan sebesar Rp 325 miliar. Sulit membayangkan bagaimana kami bisa bekerja efektif sepanjang tahun dengan anggaran hanya Rp 9 miliar. Saya berharap ini bisa dimengerti,” ungkap Yusril dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Yusril menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung operasional sekretariat dan tiga kedeputian utama di kementeriannya.
“Perkiraan kebutuhan sekretariat mencapai Rp 100 miliar, sedangkan masing-masing deputi memerlukan anggaran sekitar Rp 75 miliar,” jelasnya.
Rapat tersebut merupakan bagian dari pembahasan anggaran dengan tujuh Kementerian Koordinator dalam Kabinet Indonesia Maju. Banggar DPR RI menggelar rapat bersama untuk mengevaluasi dan menyusun alokasi anggaran yang diusulkan pada Senin (2/12/2024).
