Pengamat politik Universitas Pendidikan (UPI) Karim Suryadi menilai wacana pemindahan ibu kota Jabar tidak tepat. Hal itu bertolak belakang dengan semangat e-government yang digaungkan pemerintah selama ini.
Karim mengatakan wacana ini kontraproduktif dengan cita-cita pemerintahan berbasis digital bukan konvensional. Artinya, pusat pemerintah tidak perlu lagi berada dalam sebuah kawasan. Seperti halnya alasan pemindahan ibu kota Jabar.
“Jangan pernah berfikir pusat pemerintahan itu harus terpusat secara fisik. Loh buat apa mengembangkan e-government. Jangan ngomongnya e-goverment tapi mikirnya penataan kota secara konvensional. Tidak cukup alasan memindahkan ibu kota karena beban Bandung saat ini,” kata Karim saat dihubungi, Jumat (30/8/2019).
Menurutnya filosofi pengembangan e-government tak lain untuk mengatasi beban pembangunan fisik yang besar. Sehingga, menghadirkan solusi agar mengurangi beban pembangunan fisik dengan mengoptimalkan digitalisasi.
