DPRD Jabar Harap Pemprov Antisipasi Akibat dari Polemik Al-Zaytun
Hasanah.id – Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, meminta pemerintah provinsi (pemprov) Jabar untuk mengantisipasi keputusan pemerintah pusat terkait Al-Zaytun. Diketahui, Pemerintah pusat sedang menangani polemik terkait Ma’had atau Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Abdul Hadi menekankan pentingnya upaya untuk menyelamatkan para santri atau siswa di Al-Zaytun dan melindungi hak pendidikan mereka ke depan. Terutama karena banyak dari mereka adalah warga Jabar. Ia menyatakan bahwa ini harus menjadi perhatian Pemprov Jabar.
“Tentang apakah Al-Zaytun akan ditutup atau tidak, itu tergantung pada pemerintah. Jika pesantren tersebut akan ditutup, maka tugas Gubernur dan stafnya adalah berkomunikasi dengan pesantren lain. Kita tidak ingin santri Al-Zaytun terlantar, terutama di Jabar di mana terdapat banyak pesantren, dan Wakil Gubernur adalah pemimpin santri di Jabar,” kata Abdul Hadi pada Kamis (6/7/2023).
Jika santri Al-Zaytun harus dipindahkan, Abdul Hadi mengatakan mereka bisa dititipkan ke pesantren di daerah asal mereka. Misalnya, santri dari Cirebon dapat dititipkan di pesantren atau sekolah di wilayah Cirebon. Hal yang sama berlaku untuk santri dari daerah lain.
