Sementara Ketua FK3I Jabar, Dedi Kurniawan mengatakan terjadinya sengketa lahan di 12 ribu Ha lebih di kawasan Indramayu Majalengka murni keteledoran pemerintah pusat dalam hal ini KLHK, Kementrian BUMN serta stakholder lainnya.
“Lahan seluas itu tidak menguntungkan Sejak 1976. Petani dan masyarakat jadi korban, KLHK jadi kambing hitam dan PT. RNI/ BUMN selalu bicara rugi. Luasan hutan yang sudah berubah jadi HGU perkebunan tersebut sudah beberapa kali ganti Presiden tidak menguntungkan masyarakat serta tidak selesai dengan tuntas,”ujar Dedi.
Lanjut Dedi menyebutkan hal ini kiranya penting KPK mulai mengusut masalah ini. Dan kami meminta masyarakat tetap tenang dan berkepala dingin.
Page 4 of 4
