Wacana SPP di Sekolah Negeri Ditolak DPRD Jabar, Ono Surono: Pendidikan Gratis Hak Seluruh Masyarakat
- account_circle anshori
- calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026 12:30 WIB
- visibility 262
- comment 0 komentar
- print Cetak
Penggeledahan KPK di Kediaman Ono Surono, Kuasa Hukum Sebut Diduga Langgar KUHAP (istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi warga di lapangan sering kali tidak sepenuhnya tergambarkan dalam basis data pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.
“Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Terlebih faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data,” ujar Ono Surono di Bandung, Jumat.
Menurutnya, apabila pemerintah tetap menggunakan data yang belum sepenuhnya akurat sebagai dasar penarikan SPP, maka dikhawatirkan akan muncul ketidakadilan bagi masyarakat yang sebenarnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ono menilai persoalan utama yang harus dibenahi bukanlah mencari sumber pendanaan baru dari masyarakat, melainkan memastikan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar digunakan secara optimal.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang telah mengamanatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan sedikitnya 20 persen anggaran bagi sektor pendidikan.
Dengan ketentuan tersebut, menurutnya, alasan keterbatasan fasilitas sekolah tidak dapat dijadikan dasar untuk menghidupkan kembali pungutan SPP di sekolah negeri.
- Penulis: anshori
