Wacana SPP di Sekolah Negeri Ditolak DPRD Jabar, Ono Surono: Pendidikan Gratis Hak Seluruh Masyarakat
- account_circle anshori
- calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026 12:30 WIB
- visibility 263
- comment 0 komentar
- print Cetak
Penggeledahan KPK di Kediaman Ono Surono, Kuasa Hukum Sebut Diduga Langgar KUHAP (istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Karena itu, keterbatasan fasilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa,” tegasnya.
Ono mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar seluruh kebutuhan sekolah negeri dapat dipenuhi tanpa harus menarik biaya dari peserta didik.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pembangunan ruang kelas baru hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Ono.
Ia menambahkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga dipengaruhi oleh kelengkapan fasilitas yang dimiliki sekolah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta terus meningkatkan investasi di sektor pendidikan agar seluruh sekolah negeri memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- Penulis: anshori
